Let’s get a kick out of this, in honor of ever changing turns in life:

“In the beginning, there was discovery
A confusion of elements
The first snowfall of impossible change
Old lives undone, left behind
Strange faces made familiar
New nightmares to challenge sleep
New friends to feel safe with
Only then comes control, the need to impose order unto chaos
Through determination, through study, through struggle
All in defiance of a thundering truth
They’re here, and the earth shudders…” (heroes) [*]

Such a paradise on earth where i’m going, shame it’s gonna be for work (aargh).  

Oh well, be seeing you! [*]

Dia tulis begini (exact words): “At least now they have a choice. I wonder how long they will continue to speak Indonesian for? Any bets they will dump it as soon as they can?! Anyway, Portuguese is very similar to Spanish, like Bahasa is to Malay, so Portuguese/ Spanish is a good thing, not least to rid themselves of the stench of Jakarta.”

Di dunia maya, seseorang bisa ambil identitas sesukanya. Tapi membaca komentar Jack Daniels, tersirat warna-warna etnosentris-sektarian yang tertutup. Satu suku, satu bahasa, harus beda dengan tetangga, contohnya seperti di benua Eropa jaman dahulu. Hari gini?

Anyway, setelah membaca comment beliau ini aku pikir tidak bisa dibiarkan lewat begitu saja. Negara, pemerintah boleh kita kritik habis-habisan, tapi negeri ini siapa lagi yang bela kalau bukan kita masyarakatnya? Segera kukirim online comment juga ke pengelola situs harian nasional The Jakarta Post (http://www.thejakartapost.com). Sayang tidak dimuat oleh pihak Redaksi. Begini isi balasanku (also in exact words):

“Jack Daniel’s comment reminds us all that ignorance is still very much alive in today’s open and borderless world community. There is nothing wrong with East Timorese using the Bahasa or Indonesians using Tetum (I know some who do). It is a common and natural part of living in the Archipelago, as people meet, trade, or raise families across ethnic lines. It is truly regretful that some people just won’t be part of this time-tested process of goodwill.”

Tidak apa-apa Redaksi The Jakarta Post, mungkin lain waktu saya bisa urun komentar lagi di harian nasional Anda ya? Terimakasih. Dan salut atas dikembangkannya program online comment, situs webnya jadi makin keren saja [*]

 p.s: Bangsa Timor-Timur sungguh beruntung mendapat liputan luas media massa internasional mengenai proses nation-buildingnya. Salah satunya seperti yang pernah saya dapat dari seorang teman, “East of, Uh, Timor” (oleh Hannah Beech, TIME, Saturday, 10 Mar 2007).

Maklum, setelah menonton “Blood Diamond”, jadi tergugah nih untuk menggali fakta-faktanya. Apalagi masalah ini tidak beda jauh dengan apa yang terjadi di Indonesia, yaitu eksploitasi sumber daya alam berharga (G-O-L-D – gold, oil, lumber, diamond) secara korup. Hanya saja di sana kasusnya lebih ekstrem, karena butiran-butiran intan yang begitu cemerlang itu digunakan untuk mendanai konflik-konflik berdarah, di samping mempekerjakan buruh dan prajurit anak. Miris, amit-amit, semoga tidak terjadi di sini deh.

Pada kasus di Afrika Barat, pemberontak menguasai wilayah yang kaya intan dan kemudian membunuh atau memaksa warga sipil untuk bekerja, yang mengakibatkan pengungsian besar-besaran. Selain itu, ada pula perusahaan tentara bayaran yang memenangkan konsesi dari pemerintah setempat untuk menguasai dan mengeksplorasi daerah-daerah itu. Dampaknya ya sama juga, tidak sedikit warga sipil yang terbunuh atau dipaksa mengungsi.

Karena larangan internasional untuk mengekspor intan dari daerah-daerah konflik Afrika, batu-batu intan kemudian diselundupkan keluar melalui negara yang berbatasan, dengan bantuan petugas yang bersedia disuap untuk mengeluarkan sertifikat ekspor. Dari sana intan kemudian dibeli oleh pedagang-pedagang pasar gelap.

Nilai perdagangan intan yang begitu tinggi, yaitu sekitar 60 miliar dolar AS per tahun, membuat banyak pihak ingin terlibat dalam perdagangan “intan darah” Afrika. Ada kelompok-kelompok bersenjata yang menggunakan nama-nama bercitra patriotik ataupun profesional seperti pemberontak Revolutionary United Front (RUF) di Sierra Leone dan perusahaan tentara bayaran seperti Executive Outcomes yang menyediakan “jasa penumpasan” kepada pemerintah-pemerintah disana.

Untuk pelaku pasar, terdapat kaum pedagang pasar gelap yang beroperasi di negara-negara berdekatan, seperti Ghana, Mali, Zimbabwe, dan Afrika Selatan. Mereka membeli intan-intan selundupan dari daerah konflik dan mengirimnya ke sentra industri pengolahan intan yang banyak terdapat di India dan Timur Tengah. Dari sana, intan dibeli oleh perusahaan besar seperti De Beers, sebelum memasuki toko-toko perhiasan. Diantara pasar-pasar di benua Asia, Eropa, dan Amerika, Amerika Serikat menguasai pangsa pasar terbesar dengan nilai perdagangan eceran sebesar 30 miliar dolar AS per tahun, atau setara dengan lebih dari setengah nilai intan di dunia.

Untuk India ini nampaknya perlu catatan khusus, karena industri penyepuhan intannya termasuk yang tumbuh paling pesat di dunia dan mengolah hingga 92 persen produk intan di dunia. Sentra pengolahan intan di beberapa tempat di India seperti kota Surat saat ini menghasilkan pendapatan 8 miliar dolar AS per tahun dan mempekerjakan hingga 1 juta pekerja.

Jangan dilupakan bahwa terdapat juga organisasi-organisasi non-pemerintah yang berkampanye mengangkat isu eksplotaisi intan daerah konflik ke panggung dunia internasional. Sebut saja ornop-ornop terkemuka seperti Global Witness, Amnesty International, dan Save the Children.

Di lain pihak, tidak sedikit pula organisasi yang membela kepentingan pelaku bisnis perdagangan intan, seperti World Diamond Council, Jewelers of America, ataupun konsultan humas seperti Sitrick & Co.

Tercatat bahwa dunia internasional sudah bereaksi keras dengan diselenggarakannya inisiatif Kimberley Process (2000) untuk menghentikan perdagangan global intan konflik asal Afrika. Dalam skema Kimberley Process yang ditandatangani oleh 69 negara itu, eksportir intan diharuskan untuk mendapatkan sertifikat asal intan dari pemerintah negara terkait, sehingga jelas asal-muasal intan dari tambang hingga ke tangan konsumen.

Akan tetapi, pada prakteknya skema sertifikasi ekspor ini sulit untuk ditegakkan. Bentuk intan yang begitu kecil sangat memudahkan untuk diselundupkan melalui berbagai cara, yang didukung oleh lemahnya pengamanan perbatasan dan rawan praktek korupsi. Terlebih lagi, di hilir ternyata para pedagang intan disinyalir kurang begitu perduli pada prinsip “self-governance”, sehingga tidak mau bersusah-susah mengecek asal intan.

Saat ini konflik intranegara mulai mereda di wilayah Afrika Barat. Namun hal yang serupa masih dapat terjadi lagi. Oleh karena itu, ada baiknya kalau pemerintah di negara-negara kaya sumber daya alam mempelajari kasus “intan darah” ini dan memikirkan cara yang lebih baik untuk melakukan regulasi perdagangan SDA secara langsung.

Tentu, kita semua ingin memastikan agar kekayaan hasil bumi kita digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Lebih baik ia digunakan untuk membangun lebih banyak sistem jalan, sekolah, dan pelayanan kesehatan, tinimbang jadi alat pembayaran untuk kegiatan-kegiatan kekerasan bersenjata, apalagi teror. Akur buat itu.[*/dari berbagai sumber]

“Can I ask you a question? How do you know you can trust me?”
“I don’t. That’s what trust is.” (Athena & Adama)

Berikut beberapa kutipan dari tulisan Pak Ihsan:

“Soliditas anggota dewan ternyata lebih mengental dalam persoalan nuklir Iran daripada impor beras, bencana transportasi, busung lapar, kemiskinan, dan ancaman penyakit flu burung yang mengancam rakyat.

“Masalah yang tak berpengaruh langsung bagi kehidupan masyarakat ternyata lebih menarik perhatian dan mengentalkan kolektivitas anggota dewan yang jelas-jelas digaji oleh uang rakyat, bukan dari hasil nuklir Iran, atau belas kasih Amerika dan sekutunya.

“Wajar apabila rakyat menganggap partai -yang terpersonifikasi dalam diri anggota dewan- tidak lagi sebagai representasi aspirasinya. Sebagaimana dilansir Lembaga Survei Indonesia (LSI) Maret 2007 bahwa 65 persen rakyat menganggap terjadi disparitas antara sikap dan perilaku partai (elite politik) dengan kehendak rakyat.

“Interpelasi anggota DPR harus tetap dihargai sebagai hak anggota dewan. Namun, kalau dikaitkan dengan substansi persoalan yang sumir, langkah seperti itu tak boleh berulang karena lebih cenderung pada unsur politis daripada penguatan peran dan hak anggota dewan sebagai wakil rakyat.

“Efektivitas energi anggota dewan sejatinya bisa dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada rakyat di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap peran dan eksistensi dirinya…. Terlalu banyak persoalan yang lebih serius dihadapi masyarakat.

“Walaupun pada akhirnya interpelasi terjadi, itu bukan jaminan bahwa DPR akan melakukan hal yang sama dalam kasus-kasus yang lebih urgen dan berkorelasi signifikan dengan kepentingan rakyat, seperti kasus lumpur Lapindo, Trisakti, illegal logging, illegal mining, dan kasus-kasus lainnya. Bargaining politik akan lebih mengemuka dalam menentukan urgen tidaknya sebuah kebijakan pemerintah diinterpelasi.

“Interpelasi sebagai hak anggota dewan seharusnya bisa dilakukan secara efektif. Tolok ukur efektivitas sebuah interpelasi adalah keterkaitannya dengan persoalan rakyat. Yaitu, seberapa jauh interpelasi tersebut memberikan manfaat langsung bagi kehidupan nyata rakyat.

“Itu semua merupakan cacat bawaan sekaligus potret anggota dewan yang hadir berdasar seleksi partai yang elitis, bukan rakyat yang berdaulat.”

Lagipula, mengapa sampai timbul perbedaan pandangan yang fatal diantara para pembuat kebijakan luar negeri (DPR-Presiden – Menlu), hingga muncul antagonisme politik seperti ini? Ini kan memalukan, sepertinya semua pihak jalan sendiri-sendiri. Seolah-olah tidak ada pertanggungjawaban yang jelas soal pencapaian kepentingan nasional Indonesia.[*]

Menurut kawanku itu, yang mengaku terinspirasi oleh buku “A Father’s Affairs” yang baru dia baca, dia ingin tahu apakah orang lebih suka menyimpan pertanyaan ke dirinya sendiri atau mencari jawaban dari pertanyaan itu. Diambilnya “contoh kasus” pasangan suami-istri yang punya anak dan 5 tahun kemudian sang suami diberitahu oleh seorang dokter bahwa dia sebenarnya mandul. Menurut kawanku yang nampaknya gemar menonton sinetron ini, masalahnya apakah sang suami akan menyimpan sendiri pertanyaan “siapa ayah anakku” itu, atau mencari jawabannya, yang berarti bisa memecah-belah keluarga yang dicintainya?

Kupikir, kebanyakan dari kita sesungguhnya hidup dari upaya mencari jawaban, dari satu pertanyaan ke pertanyaan lainnya. It’s just our nature to think and wonder. Karena itu, pertanyaan demi pertanyaan akan selalu muncul di kepala kita. Makanya kan drama menjadi begitu menarik untuk kita tonton? Laku para tokoh mencari jawaban dari berbagai plot pengkhianatan, balas dendam, intrik. Kita melihat refleksi perjalanan hidup kita disana.

Demikian juga dalam problem-solving sehari-hari diperlukan kejelian untuk membedakan mana yang menjadi pokok masalah (pertanyaan) dan mana yang menjadi jalan keluar (jawaban). Misalnya saja, seks itu bukanlah jawaban. Seks (?) itu adalah pertanyaan, dan ya-ya-ya adalah jawabannya, huahahaa… (Sori udah ga tahan pengen ngegaring!)

Kembali ke bahasan kita, masalahnya kemudian seberapa kuat keinginan kita untuk mencari jawaban dari pertanyaan itu. Mereka yang sudah resah sekali mungkin akan berseru, “Aku tak bisa hidup tanpa mengetahui!”, sementara yang lebih mengutamakan prinsip-prinsip harmoni dan ketenangan mungkin akan berpendapat, “Yah sudahlah, kita tidak perlu mencari-cari masalah.”

Seperti kata seorang bijak, semua masalah terpulang pada kita yang mengalaminya. [*]

Lihat saja misalnya penolakan mereka membawa kasus-kasus Semanggi dan Trisakti, pelanggaran HAM berat terhadap rakyat ke pengadilan. Atau titik rendah yang paling mutakhir, kasus pengadaan laptop bagi semua anggota Dewan. Tidak cukup negara memberikan mereka kekayaan dengan gaji yang jauh di atas rata-rata, kini mereka tidak segan memeras uang rakyat untuk membelikan barang keperluan pribadi.

Luar biasa khianat dan rakusnya mereka. Itu sudah sangat jelas seterang siang. Namun anehnya, sebagai warga yang pernah memilih mereka, kita tidak pernah bisa meminta pertanggungjawaban para anggota Dewan yang terhormat.

Satu hal, sistem perwakilan kita nampaknya tidak memungkinkan kita untuk melakukan hal itu. Mekanisme check-and-balance pun nampak tinggal di angan belaka, melihat Presiden dan MA yang sudah berada di tahap pembusukan kritis.

Para begawan politik negeri ini mencoba membesarkan harapan kita dengan mengatakan rakyat bisa menghukum wakilnya yang bejad dengan tidak memilih dia lagi pada kesempatan pemilu berikutnya. Kalau pilihan baru itu juga sama atau lebih error, kita bisa menghukum dia dengan memberikan suara kita untuk calon lain. Demikian seterusnya.

Kenyataannya, melaksanakan hak pilih sudah semakin menjadi self-defeating process bagi kita. Aksi “terus memilih hingga dapat yang benar” semakin terasa seperti buang-buang waktu dan harta milik rakyat, dan semakin menjauhkan kita dari momentum perbaikan yang kita semua jelas dambakan.

Setelah sekian pemilu dan melihat perilaku siapapun yang terpilih sama saja, akhirnya bolehlah kita buat paling tidak satu simpulan bahwa sistemnya yang memang tidak benar.

Sistem pemilu yang sekarang sangat mendukung perilaku tidak amanah, memungkinkan “wakil” rakyat untuk tidak loyal kepada mereka yang telah memilihnya, literally getting away with our vote, our money, and our dignity every five years. Kita relakan pula kebodohan itu terus berlangsung.  Tragis.

Oleh karena itu, mengapa menerima saja keadaan berlangsung terus seperti ini? Mengapa tidak kita tiadakan saja suara kita dari proses yang menzalimi diri sendiri ini?

Betul, apa boleh buat, nampaknya tidak ada jalan keluar lain selain golput. Iya, golput. Tidak memberikan suara kita hingga sistem perwakilan yang lebih baik berlaku di negeri ini.

Dengan golput, ada keyakinan bahwa desakan yang kuat akan muncul untuk mendorong perbaikan. Anggaplah kita memberlakukan moratorium bagi hak pilih kita, hingga ada jaminan konkrit bagi keterwakilan kita di parlemen.

Ini sama sekali bukan pilihan yang amoral. Dengan golput, kita tetap pro-demokrasi, pro-sistem perwakilan, pro-parpol (mana saja yang anda pilih, terserah anda), dan jelas tetap berpijak pada kenyataan. Satu-satunya yang kita anti adalah status quo yang menyengsarakan ini.

Apa itu, sistem perwakilan yang lebih baik? Yang jelas, kita tentu ingin wakil kita loyal dan berkomitmen kepada kepentingan rakyat yang memilihnya, bukan kepada partai.

Ke depan, kita tentu ingin suara kita digunakan untuk mencapai konsensus nasional yang kuat, agar pemerintah kita stabil dan dapat bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyatnya, tidak takut-takut melangkah seperti sekarang ini.

Semoga kita semua dapat bekerja bersama dengan memanfaatkan persamaan-persamaan kita, bukan dengan membesar-besarkan perbedaan diantara kita.

Mari menunggu hingga the real choice muncul, agar kita tidak menyakiti diri sendiri. Mengapa? Karena hidup terlalu singkat untuk membuat pilihan yang salah. [*]

Faith of The Heart
“It’s been a long road – getting from there to here
It’s been a long time, but my time is finally near
I will see my dream come alive at last
I will touch the sky
They’re not gonna hold me down no more
No, they’re not gonna change my mind
Cause I got faith of the heart
I’m going where my heart will take me
I got faith to believe I can do anything…”

Tidak kurang dalam hal opini publik terhadap kebijakan luar negeri, presiden diharapkan menyatukan opini konstituen domestik dan memfokuskan perhatian mereka pada isu-isu pilihan. Caranya adalah dengan menyediakan orientasi dan strategi turunan yang jelas.

Sebenarnya publik Indonesia memiliki hirauan yang cukup besar terhadap perkembangan kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini sudah jelas terlihat saat isu nuklir Iran, Papua-43, atau Ambalat, muncul ke permukaan. Bilamana demikian? Antara lain bila muncul faktor-faktor afeksi (e.g. nasionalisme) di masyarakat, faktor agenda kepentingan politik, ataupun pengharapan bahwa kebijakan luar negeri Pemerintah dapat membantu penyelesaian masalah di dalam negeri seperti ekonomi, kemiskinan, korupsi, HAM, bencana.

Sayangnya, dinamika kebijakan luar negeri sering dibiarkan tak terjelaskan secara strategis, sampai suatu isu terlanjur meledak ke permukaan. Kalau sudah demikian, upaya memperbaiki opini konstituen bisa dibilang sudah terlambat. Too little, too late.

Tanpa komunikasi kebijakan, apa yang sudah berjalan dengan baik dapat saja dianggap gagal di mata publik. Memang benar, kinerja kita itu dinilai oleh orang lain, yaitu masyarakat, bukan oleh kita sendiri.

Kalau Anda tidak bercerita tentang apa yang Anda kerjakan, bisa jadi orang akan menganggap Anda tidak mengerjakan apa-apa.[*]